Ahmad Dhani Ajukan Banding

Ahmad Dhani Ajukan Banding – Ahmad Dhani divonis 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 11 Juni kemarin. Tidak terima dengan vonis itu, Dhani ajukan ingatan banding minta vonis itu diurungkan.

Kuasa hukum Ahmad Dhani Sahid menjelaskan, faksinya sudah masukkan ingatan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa timur semenjak Senin (15/7).

“Telah kita masukan semenjak Senin tempo hari dengan sinyal terima akta ingatan banding nomer 275/akta Pid.Sus/PN Sby,” kata Sahid di Surabaya, Rabu (17/7/2019).

Dalam peluang yang sama Sahid mengemukakan, dalam berkas ingatan setebal 17 halaman itu ada banyak fakta kenapa Dhani minta dibebaskan. Menurut Sahid, fakta ini cukup kuat.

Diantaranya, 9 pengacara Dhani memandang judex facti atau hakim salah mengaplikasikan hukum pembuktian. Ini mengakibatkan hakim waktu menjatuhkan pidana dipandang tidak didasarkan ketetapan hukum acara pembuktian yang berlaku seperti ketentuan masalah 183 KUHAP.

“Judex facti cuma mengaitkan sendiri tanpa ada alasan hukum atas alat bukti yang ada. Hingga keputusan itu pantas untuk diurungkan,” papar Sahid.

Tidak itu saja, beberapa kuasa hukum Dhani memandang hakim salah dalam mengaplikasikan pembuktian tuduhan tunggal Masalah 27 ayat (3) UU ITE. Menurut Sahid, hakim sudah meremehkan terdapatnya keterikatan di antara keberlakuan Masalah 27 ayat 3 UU ITE dengan Masalah 310 serta Masalah 311 KUHP.

“Masalah 27 ayat 3 UU ITE itu tidak dapat berdiri dengan sendiri. Tetapi masalah itu terikat dengan masalah 310 serta masalah 311 KUHP. Ini berdasar Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer: 50/PUU-VI/2008 tertanggal 5 Mei 2009, yang mengatakan: keberlakuan serta tafsiran atas Masalah 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dipisah dari etika hukum inti dalam Masalah 310 serta Masalah 311 KUHP jadi genus delict yang mewajibkan terdapatnya pengaduan (klacht) agar bisa dituntut,” tuturnya.

Sahid memandang hakim sudah lakukan amputasi opini pakar. Baik dari pakar pidana atau pakar ITE.

Dalam putusannya waktu itu, alasan hukum hakim dipandang tidak komplet. Itu sebab tidak berisi dengan utuh info saksi-saksi, terdakwa bukti yang lain.

“Contohnya ini, judex facti mencuplik opini dari Pakar Hukum Pidana, Dr Yusuf Jacobus Setyabudhi. Tetapi, opini pakar itu tidak diambil dengan utuh, diamputasi, dipotong-potong, serta membuat rangkuman sendiri,” lanjut Sahid.

Sahid mengharap hakim Pengadilan Tinggi akan terima permintaan banding Ahmad Dhani. Diluar itu, dia mengharap hakim akan menggagalkan keputusan vonis sepanjang setahun pada Dhani.

“Kami mengharap hakim ditingkat banding akan menggagalkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya,” ujarnya.