Dampak Penolakan Perdagangan Bebas Di Hongkong

Dampak Penolakan Perdagangan Bebas Di Hongkong – Perwakilan komune masyarakat China kelahiran Hong Kong di Australia minta Pemerintahan Australia membatalkan persetujuan perdagangan bebas dengan Hong Kong sampai kondisi di area itu aman.

Tekanan ini dikatakan menyalip terus berlanjutnya peDargerakan penampikan atas pemberlakuan Undang-undang krisis di Hong Kong yang berbuntut cekcok pada Jum’at (5/10/2019) tempo hari.
Pengakuan yang diterima ABC di hari Sabtu (5/10/2019) diberi tanda tangan oleh beberapa golongan komune masyarakat China asal Hong Kong di Australia seperti Australia Hong Kong Link, NSW HongKongers, serta Golongan Kepedulian Mahasiswa Perth-Hongkong, mereka menyorot kondisi ekonomi yang tidak konstan serta tidak bisa diperhitungkan di negara asal mereka bersamaan dengan terus berlanjutnya pergerakan demonstrasi yang udah terjadi lebih dari empat bulan di area semi otonomi itu.

Dalam pernyataanya mereka minta Australia untuk tunda serta perhitungkan kembali persetujuan perdagangan bebas (FTA) dengan Hong Kong.

“Kami menekan Pemerintah Australia untuk mengawali operasi mengevakuasi masyarakat di Hong Kong, dan minta semua perusahaan Australia untuk menarik semua dana dari kota Hong Kong,” tuliskan pengakuan itu.

Perdagangan dua arah Australia dengan Hong Kong ini ditaksir berharga $ 17,8 miliar pada 2018. Hong Kong terdaftar jadi sumber investasi asing paling besar ke-5 di Australia.

Perjanjian ini sendiri udah diberi tanda tangan pada bulan Maret 2019 lalu, tapi tetap harus diratifikasi oleh Parlemen serta sedang diperhitungkan oleh Komite Terus Berbarengan untuk Persetujuan.

Departemen Luar Negeri serta Perdagangan udah dihubungi untuk berikan komentar tapi belum menyikapi sampai risalah ini diluncurkan.

Tekanan untuk membatalkan persetujuan perdagangan bebas yang belum diratifikasi di antara Hong Kong serta Australia ini pula disuarakan oleh golongan serikat pekerja.

“Mengingat eskalasi yang berlangsung di Hong Kong, ACTU menyuarakan terhadap Pemerintah untuk tunda lanjutan persetujuan ini,” kata Presiden Dewan Serikat Buruh Australia Michelle O’Neil pada bulan Agustus.

Ditengah-tengah bertambahnya ketidakpastian internasional perihal perdagangan, penting untuk Australia untuk mengambil langkah berhati-hati berkenaan dengan persetujuan dengan daerah yang alami pergolakan politik serta ketidakstabilan yang relevan.”

Dalam pengakuannya perwakilan komune Hong Kong di Australia pun menekan biar pemerintahan Scott Morrison memperbolehkan masyarakat Hongkong terus ada di Australia “tiada prasyarat” mengingat keonaran yang terus berbuntut di daerah semi-otonom itu.

“Kami menekan Pemerintah Australia untuk kurangi prasyarat permintaan visa untuk masyarakat Hongkong, serta untuk sangat mungkin masyarakat Hong Kong yang sekarang ada di Australia biar diijinkan perpanjang jaman tinggal mereka tiada prasyarat sampai kondisi keonaran dalam kota Hong Kong lebih baik,” tuliskan pengakuan itu

Permintaan ini mengacu pada peraturan mirip awal kalinya pernah dilaksanakan oleh mendiang Pertama Menteri Australia Bob Hawke, yang memperbolehkan beberapa ribu pelajar harapan China untuk terus di Australia selesai berlangsungnya pembantaian di Lapangan Tiananmen tahun 1989.

Salah satu orang perwakilan personel komune Hong Kong di Melbourne, Jane Poon, terhadap ABC menuturkan satu diantaranya sumber kegelisahan mereka yaitu penerapan UU Krisis yang diberitakan Kepala Eksekutif Hong Kong Carri Lame di hari Jumat (5/10)2019).

Dengan berlakunya UU ini karena itu pemerintah mendapatkan kekuasaan luas untuk menindak aktor keonaran.

Ketentuan baru ini diantaranya melarang peserta pergerakan demonstrasi memanfaatkan masker ataupun penutup muka, suatu hal yang banyak diterapkan oleh massa pergerakan membuat perlindungan identitasnya ataupun pun membuat perlindungan diri dari gas air mata sepanjang berlangsungnya pergerakan demonstrasi anti-Beijing yang udah terjadi lebih dari empat bulan.

“Lantaran kondisi ini kami mengharap Pemerintah Australia bisa memperbolehkan sejumlah pelajar kami di sini untuk perpanjang visa mereka sampai kondisi di kota kami bisa diakhiri,”.

“Saya takut untuk kembali lagi Hong Kong. Apa saya hendak kembali lagi Australia dengan terjamin?” kata Jane Poon.

Jane Poon, memberi tambahan Pemerintah Australia harus perhitungkan untuk tingkatkan travel warning untuk masyarakatnya yang mau pergi ke Hong Kong.

“Saat ini tidak terjamin untuk siapa juga. Untuk pelancong, jelas tidak terjamin,” tuturnya.

Mengingat eskalasi yang berlangsung, perwakilan masyarakat China Hong Kong pun menyuarakan biar masyarakat negara Australia di Hong Kong selekasnya dievakuasi serta menekan Australia mengimplementasikan peraturan sangsi Magnitsky pada petinggi Hong Kong yang turut serta dalam penindasan hak asas manusia (HAM).

Bentuk dari Sangsi Magnitsky diantaranya berikan kuasa untuk otoritas Departemen Luar Negeri serta Departemen Keuangan satu negara untuk melarang perjalanan serta membekukan asset individu yang udah mengerjakan pelanggaran hak asas manusia berat di satu negara.

Bulan kemarin, banyak pemimpin mahasiswa pro-demokrasi Hong Kong mengingatkan kemampuan berlangsungnya moment “Lapangan Tiananmen lain” sepanjang kunjungan mereka ke Australia serta mengutarakan keprihatinannya pada mahasiswa internasional dari Hong Kong.

Kegentingan di antara mahasiswa Hong Kong serta mahasiswa China daratan di beberapa universitas di Australia pun bertambah menyalip berlangsungnya gelombang protes pro-demokrasi. Situasi ini mengakibatkan konfrontasi yang menghangat di universitas-universitas di Brisbane, Adelaide serta Canberra.