Home / berita umum / DPRD Kota Malang Di Pastikan Lumpuh

DPRD Kota Malang Di Pastikan Lumpuh

DPRD Kota Malang Di Pastikan Lumpuh – Sekitar 41 anggota DPRD Kota Malang diputuskan menjadi terduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-41 wakil rakyat di Kota Malang itu dikira terima suap serta gratifikasi masalah ulasan APBD-Perubahan di Pemkot Malang tahun budget 2015.

Sekitar 22 anggota DPRD Kota Malang yg udah berstatus tersngka barusan diumumkan KPK pada Senin (3/9/2018) sore tempo hari. Sesaat 19 orang yang lain udah diputuskan menjadi terduga terlebih dahulu.

Keseluruhan ada 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai terduga dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014- 2019.

” Keseluruhan 45 anggota DPRD Kota Malang, udah ada 41 anggota yg diputuskan menjadi terduga oleh KPK, ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Masalah ini meruapakan pendalaman dari masalah yg tersangkut Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton, bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan serta Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni.

” Masalah ini memperlihatkan bagaimana korupsi dikerjakan lewat cara masal, sertakan unsur kepala daerah serta jajarannya dan beberapa anggota DPRD yg mestinya lakukan peranan pengawasan budget, ” papar Basaria.

22 Anggota DPRD Kota Malang dikira mendapat hadiah uang dari Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton dengan nominal yg banyak variasi, ialah Rp 12, 5 juta sampai Rp 50 juta.

Atas tingkah lakunya 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan tidak mematuhi klausal 12 hurf a atau klausal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 perihal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang- Undang RI nomer 20 Tahun 2001 perihal pergantian atas UU nomer 31 tagun 1999 perihal oemberantasan tindak pidana korupsi klausal 55 ayat (1) ke -1 KUHP serta klausal 12 B UU nomer 31 Tahun 1999 perihal tindak pidana korupsi JO klausal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

KPK senantiasa memahami masalah suap ulasan APBD-P Kota Malang tahun budget 2015 yg diketahui dengan uang ” pokir ” sejumlah Rp 700 juta, korupsi ” uang sampah ” sejumlah Rp 300 juta serta fee satu prosen dalam APBD Kota Malang tahun budget 2015 sejumlah Rp 5, 8 miliar.

Dengan pemastian 22 anggota DPRD Kota Malang terduga korupsi oleh KPK, membuat kursi wakil rakyat di Kota Malang sekarang cuma bersisa empat orang saja. Mereka yaitu Abdurrochman (PKB) bertindak sebagai wakil ketua serta pimpinan dewan salah satu yg tersisa, Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDIP) serta Tutuk Haryani (PDIP).

Keadaan ini mengintimidasi DPRD dan roda pemerintahan di Kota Malang lumpuh. Beberapa agenda pemerintahan dilaporkan terganggu, bahkan juga berhenti. Agenda ulasan APBD Pergantian di Pemkot Malang tahun 2018 mandeg. Beberapa perancangan ketentuan daerah (ranperda) juga gak dapat dilanjut.

Pemkot Malang berjalan cepat, Sekda Kota Malang, Wasto menyampaikan, udah ada pertemuan pada Pemkot Malang, Pemprov Jawa Timur serta Kemendagri buat mengkaji permasalahan itu.

” Beberapa kebijakan yg butuh keterlibatan peranan dewan udah kami inventarisasi. Kami laporkan ke pemprov serta Kemendagri, ” papar Wasto seperti ditulis Pada, Senin (3/9/2018).

Tidak hanya mengarah beberapa puluh anggota dewan, masalah suap ulasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 ini bisa menyeret beberapa petinggi Pemkot Malang. Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton divonis 2 tahun penjara, bekas Kepala Dinas PUPR Djarot Edi S divonis 2 tahun 8 bulan.

About admin