FPI Belum Diberi Izin Perpanjangan Ormas

FPI Belum Diberi Izin Perpanjangan Ormas – Izin organisasi kemasyarakatan (organisasi masyarakat) Front Pembela Islam (FPI) belum dikasihkan pemerintah lantaran ada prasyarat yg belum dipenuhi. Sekarang, pemerintah pun sedang menyurvei kegiatan FPI.

“Lantas untuk FPI, organisasi ini kan memang izinnya telah habis tanggal 20 Juni yang lampau, tetapi sesaat ini kan belum ditetapkan ya izin itu diteruskan, dilanjutkan, dikasihkan atau mungkin tidak,” kata Menko Polhukam Wiranto selesai rapat pengaturan hanya terbatas (Rakortas) tingkat menteri di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

“Mengapa kita belum memberikannya lantaran kita masih memahami, dijalankan satu pelajari dari aktivitasnya saat ia ada, organisasinya, trek record-nya pun sedang diatur, organisasi memang wajar dikasihkan izin atau mungkin tidak,” sambungnya.

Wiranto menjelaskan pemerintah konsisten mendasarkan ketentuan melalui ketentuan yg ada. Ia minta orang untuk tunggu proses yg berjalan.

Lantas, Wiranto mengungkit bab Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yg telah diputuskan jadi organisasi terlarang di Indonesia lantaran berpedoman mengerti yg berseberangan dengan Pancasila. Ia memperjelas aktivis HTI dapat dipidana apabila memberikan mengerti anti-Pancasila.

“Organisasi itu (HTI) dibubarkan lantaran pahamnya. Ideologinya visi misinya telah nyata-nyata berseberangan dengan Pancasila serta NKRI. Sampai bila perorangan atau mantan-mantan anggotanya mengerjakan aktivitas namun aktivitasnya masih menambahkan faham-faham yg anti-Pancasila, anti-NKRI ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum,” tukasnya.

Wiranto memperjelas anggota HTI dilarang mengulas permasalahan ideologi yg berseberangan dengan Pancasila serta NKRI. Ia memperjelas, anggota organisasi masyarakat lain akan ditindak apabila turut memberikan mengerti anti-Pancasila serta anti-NKRI.

“Jadi berharap maklum kalau jangan sempat ada pemahaman organisasinya dilarang namun individualnya masih memberikan paham-paham khilafah serta anti-Pancasila. Gak dapat. Lantaran tidak cuma HTI. Organisasi yang lain organisasi masyarakat yang lain lantas bila memberikan ajaran anti-Pancasila serta anti-NKRI ada juga undang-undang yg bakal masukkan ia di ranah hukum. Saya anggap itu semua faham. Jadi itu agar jelas,” tegas Wiranto.

Awal kalinya, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan ada 10 prasyarat yg belum dipenuhi FPI berkaitan perpanjangan izin Surat Info Tercatat (SKT) Organisasi masyarakat. Tjahjo menjelaskan tiada batas waktu perpanjangan izin organisasi masyarakat.

Disamping itu, Dirjen Politik serta Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, menjelaskan prasyarat yg belum dipenuhi FPI ialah saran Kementerian Agama sampai AD/ART. Tidak hanya itu, FPI pun belum tanda-tangani berkas AD/ART yg dikirim, miliki permasalahan sekretariat, belum kantongi beberapa surat pengakuan, serta yang lain.