Home / berita umum / Hakim Mengingatkan Bahwa Beri Keterangan Palsu Dalam Sidang Meikarta Bisa Dipidanakan

Hakim Mengingatkan Bahwa Beri Keterangan Palsu Dalam Sidang Meikarta Bisa Dipidanakan

Hakim Mengingatkan Bahwa Beri Keterangan Palsu Dalam Sidang Meikarta Bisa Dipidanakan – Usaha konfrontasi masalah suap project Meikarta dalam jalinan saluran dana libatkan pihak Pemprov Jawa barat serta anggota DPRD selesai menggantung. Ke-2 pihak sama sama mempersalahkan keduanya, sampai hakim memperingatkan jika info palsu dapat dipidanakan.

Persidangan dilaksanakan dalam dua sesion. Yg pertama, jaksa minta kesaksian dari anggota DPRD Jawa barat fraksi PDIP, Waras Wasisto, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Sulaeman, asisten Billy Sindoro Gentar Rahma Pradana serta ASN Pemkab Bekasi Polmentra.

Tidak hanya mereka, datang juga Sekretaris Jawa barat Iwa Karniwa, James Riady serta Neneng Rahmi Nurlaili terduga yang menjabat menjadi Kepala Bagian Penyusunan Area Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln Sekretaris Dinas Pemuda serta Olah-raga.

Hakim ketua, Judijanto Hadilesmana minta mereka memberikannya info berkenaan pengurusan Ide Terperinci Tata Area (RDTR) yg disangka ada saluran uang.

Neneng Rahmi menuturkan jika awalannya sebab proses inti RDTR tdk berjalan baik. Henry Lincoln memberikan gagasan untuk menjumpai Iwa Karniwa. Harapannya, Iwa dapat mendukung.

Tetapi sebab kedua-duanya tdk kenal Iwa, Henry mengontak Sulaeman. Karenanya Sulaeman kenal anggota DPRD Jawa barat, Waras Wasisto yg dikira kenal baik Iwa.

“Seterusnya Pak Leman (Sulaeman) menghadapkan kami dengan Pak Waras di KM 39. Dari sana, Menata ulang disandingkan di km 72 dengan Iwa. Disana saya duduk terpisah serta turut bergabung ditengah percakapan,” kata Neneng.

Dalam pertwmuan itu, dia mengatakan tdk mengkaji masalah uang. Tetapi selesai bubar, Henry minta uang sebesar Rp 1 miliar untuk Iwa. Terakhir didapati jika keinginan pada Henry dikatakan oleh Waras Wasisto.

Arah uang itu untuk baliho Iwa Karniwa yg waktu itu turut penjaringan Cagub Jawa barat di Pemilihan kepala daerah lewat PDIP. Waras yang kader PDIP jadi partisan Iwa.

“Saya coba penuhi (keinginan uang). Saya berikan di BAP. Penyerahannya sekitar kedua kalinya. Pertama Rp 400 juta, ke-2 Rp 500 juta,” tukasnya.

Tetapi, ada keinginan kembali yg dikatakan Sulaeman pada dianya sebesar Rp 3 miliar. Sebab tdk menyanggupi, Neneng berkonsultasi pada Bupati Neneng Hasanah Yasin.

“Dari Pak Leman (Sulaeman) memohon Rp 3 miliar. Beliau (Bupati Neneng Hasanah Yasin) mengatakan jangan sampai pakai link itu kembali. Sebab tidak untuk,” ujarnya.

Uang yg awal kalinya dimintakan keseluruhan Rp 900 juta itu diserahkan lewat Sulaeman. Dari tangan Sulaeman, uang itu dikasihkan pada Waras. Pernyataan Waras, uang itu dikatakan oleh stafnya pada staf Iwa.

Waktu ditanyakan pada Waras, dia mengaku terima beberapa titipan dari Sulaeman. Hal tersebut untuk kepentingan baliho sesuai dengan keinginan Iwa. Tetapi, Iwa tmengaku belum pernah minta uang atau alat peraga kampanye pada Waras.

“Saya diperintah Pak Iwa (minta uang),” kata Waras.

“Tdk terima. Saya tdk minta spanduk, atau memberikannya contoh (spanduk). Cuma bisa info, nilainya berapakah tidak ketahui, dipasang dimana. Saya tdk sadari pemberian (uang),” timpal Iwa.

Hakim ketua Judijanto Hadilesmana yg jengah dengan kedua-duanya memperingatkan jika semua saksi udah disumpah. Bila memberikannya info palsu, karena itu dapat dipidanakan.

“Anda-anda sulit disumpah. Terserah ingin memberikannya info palsu. Namun ini dapat dipidanakan,” pungkasnya.

“Agenda saksi ini udah usai. Namun ini dapat dilakukan tindakan. Tulis itu ya Pak Jaksa,” imbuhnya.

Mengacu pada pengakuan Hakim berkenaan keinginan pemastian terduga pada saksi yg memberikannya info palsu, tertuang dalam Kasus 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).

Kasus 174 (1) seandainya info saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang mengingatkan dengan benar-benar padanya agar memberikannya info yg sebetulnya serta menyuarakan bahaya pidana yang bisa dipakai padanya seandainya dia masih memberikannya info palsu.

(2) Seandainya saksi masih pada keterangannya itu, hakim ketua sidang sebab jabatannya atau atas keinginan penuntut umum atau terdakwa bisa memberikan perintah agar saksi itu ditahan untuk seterusnya dituntut masalah dengan tuduhan sumpah palsu.

About admin