Home / news / Kajian Ulang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kajian Ulang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin menyebutkan, untuk wujudkan tata kelola umrah yang baik, butuh perbaikan dari beberapa segi. Ade menitik beratkan pada segi ketentuan perundang-undangan.

” Langkah awal yaitu benahi dari bagian UU Nomor 13 Th. 2008 mengenai Penyelenggaraan Beribadah Haji, ” katanya pada Republika, di Jakarta, Rabu (4/10).

Ade menilainya memerlukan hukuman tegas sampai mendatangkan dampak kapok dalam ketentuan yang baru. Hukuman harus juga mencakup pihak-pihak yang ikut serta penyelewengan.

” Tidak bisa dia keluar penjara, lantas buat PT baru. Tidak bisa dia membangun usaha semacam kurun waktu 10 th., umpamanya. Itu baru juga akan berikan dampak kapok, ” kata Ade.

Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad menilainya edukasi umat oleh regulator ataupun PPIU mempunyai peranan dalam menghindar penipuan berkaitan umrah. Penambahan pengawasan yang dikerjakan oleh regulator sangat perlu.

” Saat ini ingin bicara baik, ingin bicara apa juga bila tingkat regulator dalam satu pengawasan lemah jadi akan tidak terwujud,

About