Home / berita umum / KPU Dan KPK Bekerjasama Soal Pilkada Yang Korupsi

KPU Dan KPK Bekerjasama Soal Pilkada Yang Korupsi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menginformasikan peserta Pilkada 2018 yang disangka berkaitan korupsi. Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebutkan pihaknya mensupport penegakan hukum yang dikerjakan oleh penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, termasuk juga KPK.

” KPU mensupport sistem penegakan hukum yang dikerjakan aparat penegakan hukum, ” kata Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Menurutnya, KPU tidak mencampuri sistem hukum yang dikerjakan KPK.

KPU juga tidak bisa ambil sikap tegas saat KPK mengumumkannya. Sebab, KPU menghormati azas praduga tidak bersalah, selama belum juga ada putusan inkrah (berkekuatan hukum tetaplah), calon tetap masih ikuti sistem Pilkada 2018.

Keinginan Menko Polhukam
Terlebih dulu, pemerintah lewat Menko Polhukam Wiranto, memohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunda pengumuman peserta Pilkada 2018 sebagai tersangka korupsi.

Hal semacam ini dikatakannya selesai bekerjasama dengan Komisi Penentuan Umum (KPU), Jaksa Agung, Tubuh Pengawas Pemilu, Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Polri, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantornya.

” Tapi bila telah jadi Paslon hadapi Pilkada serentak, kita dari penyelenggara minta dipending dahulu, ” kata Wiranto, Jakarta, Senin (12/3/2018).

About admin